Stakeholder Adat Minta Internet Diputus di Baduy, Ini Tanggapan Kemenkominfo

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), menanggapi permintaan pemangku adat Baduy untuk memutus internet di kawasan Tanah Ulayat.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong mengatakan, di wilayah Baduy Dalam, modernisasi tidak bisa masuk begitu saja.

“Biasanya internet digunakan oleh wisatawan yang datang ke sana dengan ponselnya. Mungkin ini dianggap meresahkan masyarakat Baduy Dalam. Makanya kami hormati,” kata Usman.

Namun, Usman mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika masih menunggu surat resmi yang akan disampaikan pemangku adat Baduy kepada pemerintah Kabupaten Lebak.

“Kabarnya Pemkab Lebak akan meneruskan surat ke Kominfo, tapi sampai sore ini kami belum menerima suratnya,” kata Usman ditemui di Kantor Kominfo, Jakarta, Selasa (13/6/2023).

Menurut Usman, setelah surat diterima Kominfo, kementerian akan memanggil operator seluler untuk membicarakan langkah yang akan diambil.

“Secara informal, kami sudah berdiskusi dengan operator seluler, karena internet sudah beroperasi dan dioperasikan oleh operator seluler,” kata Usman.

“Nanti ada survei ke sana. Kita lihat sejauh mana jangkauannya. Kira-kira apakah internet yang diterima di Baduy Dalam, juga dimanfaatkan oleh masyarakat lain. Baduy Luar jangan minta diputus.”

Sebelumnya, telah beredar surat dari pemangku adat Baduy yang ditujukan kepada Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lebak.

Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, Kamis (8/6/2023) menerima surat dari Kepala Desa Kanekes, Saija, yang meminta agar sinyal internet ditiadakan dari wilayahnya. Aplikasi tersebut mencakup wilayah yang diprioritaskan yaitu wilayah Baduy Dalam antara…