Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membentuk task force atau gugus tugas untuk menentukan bentuk insentif 5G bagi operator.
Informasi ini disebutkan oleh Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) Muhammad Buldansyah ketika ditemui di Jakarta, Rabu (8/11/2023).
Pria yang karib disapa Danny menyebut, saat ini task force atau gugus tugas yang membahas tentang insentif 5G itu telah dibentuk.
“Belum kumpul bareng, minggu lalu sama pak menteri, keputusannya itu buat task force, dari masing-masing operator siapa, dari Kominfo siapa,” kata Danny.
Ditanya mengenai bentuk insentif yang diinginkan operator, Danny menyebutkan, bentuknya bisa bervariasi.
Terpenting dari semua ini, menurut Danny, Kominfo sudah setuju untuk memberikan insentif atas regulatory charge, dalam hal ini terkait pembebanan BHP frekuensi untuk menggelar layanan 5G.
Selanjutnya adalah bagaimana bentuk insentif yang dimaksud dicari dan mendapatkan persetujuan dari stakeholder, termasuk Kementerian Keuangan hingga DPR.
“Stakeholder yang lain ini kan ada Kemenkeu yakni Dirjen Anggaran, karena perlu juga memberi laporan kepada DPR. Sebelum masuk Dirjen Anggaran Kemenkeu inilah perlu dibuat formulasi perhitungan insentifnya,” kata Danny.
Kurang dari 2 pekan, Piala Dunia 2022 Qatar akan dihelat. Salah satu penyedia layanan telepon seluler, Indosat Ooredoo Hutchison, siap memanjakan Anda dengan memberikan pengalaman menyaksikan sepakbola kelas dunia di Vidio dalam genggaman dan bebas d…