GSMA Sorot Pemanfaatan Teknologi 5G yang Belum Optimal di Indonesia

Analisis GSMA memperkirakan, sekitar sepertiga dari manfaat sosio-ekonomi 5G, atau sekitar Rp216 triliun, bisa hilang dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2024-2030 jika harga pita spektrum baru masih mengikuti harga lama.

Pada laporan yang baru diluncurkan, GSMA menunjukkan kalau sejak tahun 2010, perkiraan biaya total spektrum tahunan bagi operator seluler telah meningkat lebih dari lima kali lipat di Indonesia.

Hal ini disebabkan biaya yang berkaitan dengan pelelangan dan biaya spektrum frekuensi terkait perpanjangan perizinan.

Sebaliknya, pertumbuhan pendapatan industri tidak seiring dengan pendapatan rata-rata per pengguna layanan seluler. Sebab, terjadi penurunan sebesar 48 persen selama periode yang sama.

Selain itu, biaya spektrum frekuensi yang disesuaikan setiap tahunnya terus meningkat dikarenakan inflasi. Padahal, biaya yang berkaitan dengan spektrum frekuensi di Indonesia kini sudah tinggi.

“Rasio biaya spektrum frekuensi tahunan dibandingkan dengan pendapatan seluler di Indonesia saat ini berada pada 12,2 persen, sedangkan rasio rata-rata di kawasan APAC dan global masing-masing hanya sebesar 8,7 persen dan 7,0 persen,” tutur Julian. 

Dengan demikian, pengurangan harga satuan spektrum frekuensi sangat penting dilakukan guna menghindari total biaya yang melonjak. Jika tidak, operator akan kesulitan melakukan investasi yang signifikan dalam pengembangan 5G.

Selain itu, hal ini juga berdampak pada melambatnya penyebaran jaringan, pengalaman seluler konsumen yang kurang baik, dan hilangnya potensi pertumbuhan ekonomi yang yang hadir dari aplikasi-aplikasi berteknologi 5G.